Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Surveilans Dan Karantina Kesehatan Tahun 2017, indikator persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap pada tahun 2017 melampaui target yang ditetapkan. Dari target sebesar 92% telah dicapai hasil sebesar 92,04 %, sehingga  persentase pencapaian kinerjanya sebesar 100%. Sedangkan Indikator persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan pada tahun 2017 dari target sebesar 45% telah dicapai hasil sebesar 56,5%.

Namun demikian sangat disayangkan selama tahun 2017 pula, KLB Difteri terjadi di 170 kabupaten/kota dan di 30 provinsi, dengan jumlah sebanyak 954 kasus, dengan kematian sebanyak 44 kasus. Sedangkan pada tahun 2018 (hingga 9 Januari 2018), terdapat 14 laporan kasus dari 11 kab/kota di 4 propinsi (DKI, Banten, Jabar dan Lampung), dan tidak ada kasus yang meninggal. Pada tahun 2018 tidak ada penambahan Kabupaten/Kota yang melaporkan adanya KLB Difteri. Data terakhir, terdapat 85 kab/kota dari total 170 kab/kota yang sudah tidak melaporkan kasus baru. Itu artinya KLB di 85 Kabupaten Kota tersebut bisa dikatakan berakhir.

Seperti diketahui, munculnya KLB Difteri sangat terkait dengan keberadaan immunity gap, yaitu kesenjangan atau kantong kosong kekebalan di kalangan penduduk di suatu daerah. Kekosongan kekebalan ini terjadi akibat adanya akumulasi kelompok yang rentan terhadap Difteri, karena tidak mendapat imunisasi atau tidak lengkap imunisasinya.

“Tahun 2013 kita (Kemenkes) coba melakukan suatu survey, hasilnya memang kelihatan ada penurunan dari antibodi warga. Penyebabnya kemungkinan ada yang tidak diimunisasi dan yang diimunisasi tapi tidak lengkap,'' ungkap Menkes Nila. Karena itu, Menkes Nila mengimbau kalau tidak melakukan imunisasi, ini akibatnya bukan pada diri kita atau anak kita, tetapi menyebabkan orang lain tertular. ''Saya kira imunisasi ini selalu ada di Puskesmas dan orang tua didorong agar anaknya diimunisasi. Imunisasi ini harus dilakukan untuk mencegah korban dan kita harus melakukannya,'' ucap Menkes Nila.

Apa saja jenis imunisasi yang harus diberikan kepada anak?

Dalam praktiknya, pemberian imunisasi diberikan sesuai usia anak, di antaranya:

• Imunisasi Hepatitis B (HB-O) untuk bayi yang usianya kurang dari 24 jam.
• Imunisasi BCG, Polio 1 untuk anak usia satu bulan.
• Imunisasi DPT-HB-Hib, Polio 2 untuk anak usia dua bulan.
• Imunisasi DPT-HB-Hib 2, Polio 3 untuk anak usia tiga bulan.
• Imunisasi DPT-HB-Hib 3, Polio 4, dan IPV untuk anak usia empat bulan.
• Imunisasi Campak/MR untuk anak usia sembilan bulan.
• Imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan dan MR lanjutan untuk anak usia 18 bulan.
• Imunisasi DT dan campak/MR untuk anak kelas 1 SD/Madrasah dan sederajat.
• Imunisasi TD untuk anak kelas 2 SD/Madrasah dan sederajat.
• Imunisasi TD untuk anak kelas 5 SD/Madrasah dan sederajat.

Upaya bersama lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mewujudkan cakupan imunisasi tinggi dan merata di seluruh wilayah Indonesia, Oleh karena itu, Kemenkes mengimbau seluruh Kepala Daerah untuk:

1. Mengatasi dengan seksama hambatan maupun rintangan utama di daerah kekuasannya saat melaksanakan program imunisasi;
2. Mengajak dan menggerakkan sumber daya di semua faktor baik negeri maupun swasta;
3. Meningkatkan awareness atau kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya imunisasi rutin lengkap terhadap anak dan mendorong mereka mengunjungi tempat pelayanan imunisasi.

Semoga dengan informasi di atas, pelaksanaan imunisasi dasar lengkap untuk anak Indonesia akan jauh lebih maksimal dan menyeluruh.